SOLOPOS.COM - Bambang Soesatyo berpose di samping Citroen R5 yang ringsek usai mengalami kecelakaan. (ist)
Solopos.com, JAKARTA — Meskipun rencana Formula E terus digoyang PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo yang menjadi ketua penyelenggara memastikan ajang Formula E yang dijadwalkan berlangsung pada 2022, harus tetap terselenggara. Sebab, uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, tiap anggaran yang telah dipakai untuk ajang balap Formula E harus kembali untuk rakyat. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan.
“Uang yang kita bayarkan tidak mungkin bisa kembali, itu artinya apa? Kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita bayarkan ini di luar urusan hukumnya, harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita,” kata Ketua MPR yang baru saja selamat dari kecelakaan fatal tersebut kepada Liputan6.com di kompleks Parlemen Senayan, Minggu (28/11/2021).
Bamsoet lantas mencontohkan ajang World Superbike (WSBK) 2021 yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, di mana ajang itu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
“Kita lihat kemarin impact dari World Superbike di Mandalika, pertumbuhan ekonomi dalam seminggu di sana tumbuh 5 persen. Bukan hanya Lombok, tapi juga impact ekonominya sampai ke Bali,” jelasnya.
Baca Juga: Ketua MPR Bamsoet Kecelakaan saat Reli di Bekasi, Begini Kondisinya
Ketua MPR itu menyebut semua pihak harus juga melihat dari naiknya sektor pariwisata dengan adanya ajang World Superbike dan nantinya Formula E.
“Hotel-hotel penuh, penerbangan penuh, restoran penuh, rumah-rumah penduduk banyak yang ditinggali oleh para turis. Kemudian UMKM juga tumbuh dari penjualan merchandise, souvenir-souvenir, jadi harus dilihat dari sisi itu,” ujar dia.
Oleh karena itu, Bamsoet tetap mendukung Formula E tetap berjalan, sementara adanya kasus hukum juga tetap bisa dilanjutkan.
“Formula E ini kita selamatkan dari sisi ekonominya, dari sisi manfaatnya, bahwa ada proses-proses yang harus diselesaikan secara hukum silakan diselesaikan,” pungkas dia.
Sebagaimana diketahui, Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta terus mengupayakan interpelasi agar Formula E batal digelar. Mereka menganggap ada salah kelola keuangan dari rencana ajang balap mobil listrik di dunia itu.
Namun rencana interpelasi itu gagal. Kasus itu lantas dilaporkan ke KPK karena dianggap ada kerugian negara dalam proyek berbiaya Rp500 miliar tersebut.