SOLOPOS.COM - Ketua Umum PSSI periode 2015-2019 La Nyalla Mattalitti (kanan) dan Ketua PSSI periode 2011-2015 Djohar Arifin (kiri) memberikan keterangan pers seusai KLB PSSI di Surabaya, Sabtu (18/4/2015) (JIBI/Solopos/Antara/Zabur Karuru)
Konflik PSSI-Kemenpora memasuki babak baru setelah Djohar Arifin menemui Menpora. Namun, langkah itu membuat Djohar terancam hukuman.
Solopos.con, JAKARTA — Komite Etik PSSI menilai kehadiran mantan Ketua PSSI 2011-2015, Djohar Arifin, di Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menemui Menpora Imam Nahrawi melanggar etika. Konflik PSSI-Kemenpora yang diharapkan berakhir Selasa (23/6/2015) kemarin malah membuat masalah semakin besar.
Sebagaimana diberitakan Kantor Berita Antara, Rabu (24/6/2015), menurut Ketua Komite Etik PSSI, TM Nurlif, selain melanggar kode etik, Djohar juga telah mencederai prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh pengurus PSSI.
“Djohar Arifin telah melanggar kode etik dengan menghadiri pertemuan di Kemenpora pada Selasa 23 Juni 2015 kemarin dan menganggap dirinya sebagai Ketua Umum PSSI. Djohar telah mencederai prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh sebagaimana diatur dalam Kode Etik PSSI,” kata TM Nurlif.
“Djohar Arifin telah melanggar kode etik dengan menghadiri pertemuan di Kemenpora pada Selasa 23 Juni 2015 kemarin dan menganggap dirinya sebagai Ketua Umum PSSI. Djohar telah mencederai prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh sebagaimana diatur dalam Kode Etik PSSI,” kata TM Nurlif.
Nurlif menilai Djohar tidak menghargai kepengurusan PSSI di bawah pimpinan La Nyalla Mattalitti yang merupakan hasil Kongres Luar Biasa PSSI pada 18 April 2015. Padahal, menurut Nurlif, Djohar mengetahui dan menyadari kepengurusan PSSI telah diberikan kepada La Nyalla.
“Djohar Arifin sebenarnya telah mengetahui dalam Kongres PSSI pada 18 April 2015 di Surabaya, sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Oleh karena itu sangat tidak etis, Djohar melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang semestinya dipatuhi sesuai dengan Kode Etik PSSI Pasal 3 ayat 1,” kata Nurlif.
“Dalam rangka penegakan disiplin organisasi maka, Komite Etik akan segera bersidang dan mengundang Djohar untuk mengambil sikap yang hasilnya akan direkomendasikan ke Komisi Disiplin PSSI,” ujar dia.
Sebagaimana diberitakan Solopos.com, Djohar Arifin mendatangi Kantor Kemenpora untuk bertemu dengan Menpora Imam Nahrawi guna membahas masalah sepak bola nasional, Selasa kemarin.
Pertemuan itu adalah tindak lanjut Kemenpora atas permintaan Komisi X DPR RI yang menginginkan PSSI dan Kemenpora bertemu.
Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, belum berencana mencabut surat keputusan (SK) pembekuan PSSI, meskipun sepak bola Indonesia diberi sanksi FIFA. Ia menunggu Kongres Luar Biasa FIFA yang akan digelar Desember 2015.
Menpora mengundang PSSI yang diwakili oleh Djohar Arifin, bukan La Nyalla sebagai bentuk menjalankan amanah DPR yang meminta agar segera dilakukannya penyelesaian sanksi FIFA dan membahas soal kompetisi.
Setelah pertemuan yang berlangsung selama sekitar empat jam mulai pukul 14.00 WIB tersebut, Menpora mengisyaratkan belum memiliki rencana mencabut SK pembekuan tertanggal 17 April 2015. Imam ingin menunggu sampai FIFA-yang sedang dihantam skandal korupsi-lebih dulu menyelesaikan urusannya.