SOLOPOS.COM - Suporter Persis Solo Pasoepati beraksi di Stadion Manahan. JIBI/Solopos/Dok
Kongres Pasoepati digelar di Kota Solo.
Solopos.com, SOLO — Usulan mengubah nama empat koordinator wilayah (korwil) Pasoepati di luar Soloraya menjadi duta besar (dubes) mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
[Baca: 4 Korwil Luar Kota Diusulkan Jadi Dubes]
Ketua Korwil Pasoepati Bekasi, Wakhid Khoirudin, mempertanyakan esensi dari usulan pergantian nama korwil menjadi dubes itu. Menurutnya, bila korwil dan dubes punya tugas yang sama, tidak semestinya nama keduanya dibedakan.
“Ini bukan berarti kami tidak menghargai presidium. Tapi, kami juga berhak menyampaikan pendapat kami terkait wacana penggantian korwil luar Soloraya menjadi dubes. Tugas kami sama-sama ingin memajukan Pasoepati. Komunikasi dengan DPP juga jalan. Mengapa harus dibeda-bedakan?” kata Wakhid Khoirudin saat dihubungi Solopos.com, Jumat (2/3/2018).
Wakhid mengakui tidak mudah bagi dia dan kawan-kawannya untuk merintis berdirinya Korwil Pasoepati Bekasi. Dia dan teman-temannya mengaku sudah banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk merintis berdirinya Korwil Pasoepati Bekasi yang diresmikan sejak 11 Desember 2011. Tahun lalu, Pasoepati Bekasi terlibat aktif dalam memberikan klarifikasi dugaan keterlibatan anggotanya dalam insiden penembakan flare yang menewaskan suporter Timnas Indonesia, Catur Yuliantono, dalam pertandingan persahabatan melawan Fiji di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.
“Sudah enam tahun lamanya, Pasoepati Bekasi menjalankan fungsi organisasi. Bahkan, kami harus berurusan dengan polisi demi menjaga nama baik Pasoepati. Sudah sepantasnya kami dihargai, bukan malah diperlakukan beda,” ucap Wakhid.
Terkait rencana pengurangan hak suara bagi korwil di luar Soloraya, Wakhid, menyebut hal itu juga bagian dari diskriminasi. Wakhid mengakui anggota Pasoepati Bekasi tidak sebanyak anggota Pasoepati di Soloraya. Namun, bukan berarti hak suara Pasoepati Bekasi harus dikurangi dari tiga menjadi satu.
Saat ini, jumlah anggota Pasoepati Bekasi tercatat lebih dari 50 orang. “Kalau anggota Pasoepati Bekasi disuruh banyak terus ya tidak bisa. Kami ini perantau, jadi ya anggotanya silih berganti,” jelas Wakhid.
Penolakan penggantian nama korwil di luar Soloraya menjadi dubes juga disuarakan Pasoepati Tangerang. Penolakan itu disampaikan langsung kepada Ketua Presidium Kongres VII Pasoepati, Prapto Koting, melalui telepon. “Tidak apa-apa. Perbedaan pendapat itu adalah bagian dari dinamika organisasi. Itu tanda organisasi kita sehat,” ucap Prapto Koting.
“Kepada Pasoepati Tangerang, saya sudah jelaskan. Ini baru sekadar draf yang belum disahkan di kongres. Mau menolak silakan, tapi sampaikan dasar dan alasan. Dalam mengambil keputusan, organisasi selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat. Voting itu pilihan terakhir. Apapun keputusan organisasi, ya harus diterima dengan lapang dada,” sambungnya.