SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JOGJA—KONI DIY menyayangkan sikap KONI Jabar yang menggugat KONI pusat dan diajukan ke PTUN.
Menurut Wakil Ketua Umum I KONI DIY, Zaelani sikap KONI Jabar sangat tidak perlu. Ia menerangkan dalam AD/ART KONI dicantumkan jika terjadi permasalahan harus diselesaikan secara internal melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).
“Tidak pas kalau masalah itu dibawa ke PTUN. Lagipula, orang-orang di BAORI itu juga orang-orang yang sangat kompeten di bidang hukum,” kata dia kepada Harian Jogja di Sekeretariat KONI DIY, Kamis (10/11).
Senada dengan Zaelani, Ketua bidang organisasi KONI DIY, Sjamsudimuljo juga menyayangkan sikap KONI Jabar.
“Ada peraturan, jika terjadi masalah antara KONI pusat dengan KONI provinsi, masalah tersebut harus diselesaikan secara internal. KONI Jabar langsung melakukan gugatan, makanya dijatuhi hukuman,” imbuh dia.
Gugatan KONI Jabar bermula ketika empat cabor tidak diloloskan di PON mendatang. Empat cabor itu antara lain, dansa, berkuda, hoki dan drumben. Keputusan itu telah disahkan Kemenpora.
Sjamsudimuljo menambahkan, saat rapat anggota KONI di Pekanbaru, Riau, KONI Jabar meminta agar keempat cabor itu dipertandingkan dan Jabar bersedia menjadi penyelenggara dengan biaya sendiri.
Namun, keinginan itu ditolak Menpora lantaran bisa merupah peraturan PON yang sudah dibuat. “Mereka harus introspeksi diri,” cetus dia.
Buntut gugatan KONI Jabar terhadap KONI pusat adalah jatuhnya hukuman pada KONI Jabar dengan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan KONI. KONI Jabar akan diizinkan ikut serta dalam setiap kegiatan KONI setelah permasalahan ini menemukan jalan keluar.
Sementara itu, keempat pengurus cabang olahraga yang tidak dipertandingkan itu telah mencabut tuntutannya meskipun KONI Jabar masih belum mencabut gugatannya itu.(Harian Jogja/Kusnul Isti Qomah)
HARJO CETAK