Sport
Kamis, 13 Desember 2012 - 14:25 WIB

KPSI Minta Pemerintah Bersikap Tegas

Redaksi Solopos.com  /  Imam Yuda Saputra  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - La Nyalla Mattalitti (Dok/JIBI/Bisnis)

Ketua PSSI versi KPSI, La Nyalla Mataliti. dokJIBI/SOLOPOS/Bisnis Indonesia

JAKARTA – Ketua Umum Kelompok Penyelamat Sepak bola Indonesia (KPSI), La Nyalla Mattalitti, meminta pemerintah tidak usah ragu-ragu mengambil tindakan tegas dalam upaya penyelesaian kisruh di tubuh PSSI.

Advertisement

“Pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas. Tidak perlu bosan melihat fakta bahwa MoU sebagai jalan penyelesaian kemelut PSSI memerintahkan kongres harus digelar pada 10 Desember adalah kongres biasa dan harus dihadiri pemilik suara Solo,” ujar La Nyalla Mattalitti, di Jakarta, Rabu (12/12/2012)

Saat menghadiri peluncuran kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2013 yang ditayangkan secara langsung di Studio 2 Stasiun ANTV di kawasan Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan, La Nyalla mengingatkan bahwa kesalahan yang dibuat oleh kepengurusan PSSI Djohar Arifin Husin sudah terjadi sejak tidak mematuhi hasil Kongres Bali 11 Januari 2011, dan mengubah status keanggotaan di PSSI.

“Dulu kami ajak untuk mengubahnya melalui kongres, tapi mereka tidak mau,” ujar dia.

Advertisement

Kemudian, lanjut dia, peserta Kongres Solo 9 Juli 2011 adalah merupakan peserta yang keberadaannya diakui oleh FIFA merupakan peserta yang berhak mengikuti kongres pada 10 Desember 2012 melalui isi MoU.

“Jika Djohar Arifin secara sepihak membatalkan MoU, maka dia harus bertanggungjawab di hadapan semuanya. KPSI tidak bisa disamakan dengan PSSI. PSSI terus menerus membohongi pemerintah dan lari-lari, sedangkan kami (KPSI, Red) tidak pernah lari dan kemarin ini menggelar kongres biasa untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan di PSSI,” ujar dia lagi.

Perihal kemungkinan jatuh sanksi dari FIFA, La Nyalla menegaskan pihaknya tak ingin berandai-andai.

Advertisement

Namun jika sampai sanksi itu benar-benar keluar, maka Djohar yang harus bertangungjawab karena PSSI telah mempermainkan data dan fakta peserta kongres yang menyimpang dari voters Solo.

“Sekali lagi, pada kasus yang terakhir kuncinya adalah soal voters. Kongres yang digelar di Palangkaraya itu sudah jelas mereka melanggar MoU. Kami berharap FIFA dapat memeriksa berkas-berkas yang disampaikan oleh empat Exco yang berkongres di Jakarta,” kata dia.

Pada kesempatan itu, La Nyalla membenarkan pihak Tim Task Force akan menggelar pertemuan dengan KPSI dan PSSI pada Kamis (13/12).

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif