SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
MotoGP di Indonesia rencanya mulai digulirkan pada musim 2017.
Solopos.com, JAKARTA – Indonesia memang mendapat lampu hijau untuk menyelenggarakan MotoGP. Namun ajang balapan motor terpopuler di Dunia itu bisa saja batal terlaksana di Tanah Air. Hal itu dikarenakan pemerintah belum menemukan solusi soal skema pembiayaan.
Seperti diketahui, Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp500 miliar untuk menggelar MotoGP 2015. Sejak ditetapkan sebagai tuan rumah MotoGP 2017, pemerintah baru menganggarkan Rp5 miliar sebagai tanda jadi. Dana itu belum termasuk kewajiban Indonesia untuk membayar event fee senilai 23,4 juta euro (sekitar Rp352,9 miliar).
Dana tersebut adalah biaya yang dibutuhkan untuk menggelar event selama tiga musim, dengan rincian 7 juta euro (Rp106,5 miliar) untuk musim 2017, 8 juta euro (Rp121,8 miliar) untuk 2018, dan 8,4 juta euro (Rp127,8 miliar) untuk 2019. Selain itu, Indonesia juga masih harus melakukan renovasi Sirkuit Sentul untuk venue balapan yang diperkirakan menelan biaya mencapai Rp150 miliar.
“Tidak ada keputusan membatalkan, tetapi ditinjau kembali. Masalahnya adalah bisnis model penganggaran belum ditemukan celahnya. Kalau pakai APBN murni tidak bisa dipakai untuk swasta atau komersial,” ujar Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, seperti dikutip dari Detik.com, Rabu (20/1/2016).
Hingga saat ini belum ditemukan model bisnis yang pas untuk diterapkan dalam penyelenggaraan MotoGP. Selama ini ada anggapan bisa mengandalkan APBN. Ternyata hal itu salah, karena memanfaatkan APBN untuk swasta murni, harus non komersial. Sementara MotoGP itu sudah sangat komersial.
Selain itu, Sirkuit Sentul juga bukan Barang Milik Negara (BMN) seperti Gelora Bung Karno, atau Jakabaring Sport Center di Palembang. “Yang jelas kami masih bolak balik untuk mencari bentuk peraturan seperti apa yang tepat. Bahkan kami sampai mendatangkan Anggito Abimanyu [Mantan Kepala Kebijakan Fiskal] tapi tetap belum mendapatkan gambaran pastinya seperti apa,” ungkap Gatot.
Meski belum menemukan skema pembiayaan yang tepat, Gatot mengatakan masih optimistis soal penyelenggaraan MotoGP di Indonesia. “Kami belum ada bendera putih. Intinya kami masih mencoba cari peraturannya karena Keppres Moto GP tidak akan keluar jika bisnis modelnya tidak terselesaikan,” sambungnya.
Selain itu, Gatot juga terus mengingatkan pengelola Sirkuit Sentul, Tinton Soeprapto, untuk segera menyelesaikan draft masterplan dan kontrak antara Dorna dan pihak Sentul. Dorna Sport sudah menetapkan paling lambat 31 Januari 2016 semua administrasi yang dibutuhkan sudah harus selesai.
“Saya sudah dapat masterplan-nya tapi tidak sesuai harapan, karena masterplan-nya tidak seperti masterplan Asian Games, yang lengkap dan detail,” papar dia.