Pemprov DKI Jakarta Mau Beli Saham Persija

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersedia mengakuisisi PT Persija Jaya jika klub sepak bola tersebut berkenan melepas sahamnya. Selain karena prestasi yang menurun, Pemprov DKI merasa tidak diakui keberadaannya di Persija, padahal klub tersebut mendapatkan sumbangan dana dari pemerintah.

“Wacana ini muncul karena Persija minta sumbangan kita terus, prestasi begitu saja. Kalau kita yang keluar duit, biar kita yang kelola dong,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Promosi Iwan Fals, Cuaca Panas dan Konsistensi Menanam Sejuta Pohon

Pria yang kerap disapa Ahok itu merasa bahwa BUMD DKI Jakarta kerap menjadi sponsor bagi Persija. Namun dia kecewa karena tidak bisa menegur dan memberikan pendapat terkait pengelolaan klub tersebut. Dia memberikan instruksi untuk menghentikan segala bentuk bantuan kepada klub Persija.

Untuk mengelola penuh, Ahok berharap agar Persija dijual kepada Pemprov DKI. Namun hingga kini, menurutnya, Persija belum mau bersedia menjual kepemilikannya. “Sudah dari kemarin saya teriak begitu untuk menjual ke kita [Pemprov DKI] saja deh,” pungkasnya.

Sementara itu, officer Persija, Viola Kurniawati, enggan mengomentari perihal kesiapan Pemprov DKI untuk mengambil alih kepemilikan dan pengelolaan Persija. “Kami no comment dulu, saat ini sedang fokus pada pemain,” katanya saat dihubungi Bisnis/JIBI.

Jika Persija berhasil diakuisisi oleh Pemprov DKI, maka statusnya akan diubah menjadi BUMD dari yang sebelumnya PT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Ratiyono mengatakan pihaknya justru belum mengetahui pasti soal pembelian saham PT Persija Jaya oleh Pemprov DKI.

Namun jika alasannya untuk memperbaiki pengelolaan manajemen, dia menilai hal itu sah-sah saja. Pasalnya, sebagai klub sepak bola profesional pengelolaannya tak dapat begitu saja dialihkan. “Persija itu profesional. Beda pengelolaannya. Bisa saja dibeli,” ujarnya saat dihubungi.

Sebelumnya, dia mengakui Pemprov DKI Jakarta pernah mengucurkan dana hibah pada 2010 dan 2011. Hal itu, katanya, tak lagi dilakukan karena tak sesuai dengan peraturan. Hibah dikucurkan sebagai stimulus agar Macan Kemayoran menorehkan prestasi yang dapat menjadi kebanggaan Ibu Kota.

Munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD membuat Pemprov dilarang memberikan dana hibah kepada Tim Oranye Jakarta mulai 2012. “Imbal baliknya, juara itu kan membahagiakan masyarakat Jakarta,” katanya.

Dia menganggap pembenahan manajemen Persija dengan mengambil alih kendali bisa dilakukan. Selanjutnya, prestasi dapat dituai jika didukung dengan sponsor. “Perusahaan kalau mau maju kan harus disuntik dana. Nanti jadinya memungkinkan didukung sponsor dan juara,” jelasnya.

Persija Jakarta pada 2011 diberi dalam bentuk hibah sebesar Rp20 miliar. Jumlah itu turun drastis sejak 2010 yang berjumlah Rp30 miliar.

Pengamat olah raga, Anton Sanjoyo, beranggapan bahwa pengelolaan olahraga akan lebih baik jika dikelola oleh swasta. Pasalnya, dunia sedang mendorong industrialisasi sepak bola. “Agak mengherankan juga karena bagaimana nanti pembiayaannya, apakah menggunakan APBD. Sementara ini kita mendorong industrialisasi sepak bola murni swasta,” katanya.

Menurutnya, pemerintah bisa kerja sama dengan klub sepak bola untuk membangun stadion di mana pemerintah sebagai pemilik tanah. Dengan begitu, klub mendapatkan keuntungan lokasi yang strategis. Pemerintah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil penjualan tiket, cindera mata, dan pajak pendapatan klub sepak bola.

“Di Italia, stadion klub besar milik pemerintah kota, klub menyewa sebagai home ground,” tutupnya.