SOLOPOS.COM - Ilustrasi (dok Harian Jogja)
JOGJA-Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja untuk mengambil alih hak pengelolaan Stadion Mandala Krida dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY dikritik suporter PSIM.
Presiden DPP Brajamusti Eko Satryo Pringgodani mengatakan pada dasarnya pengelolaan oleh pemkot tersebut adalah solusi positif. Namaun hal itu tak berarti banyak jika tak berdampak positif bagi PSIM.
“Harapannya, jika pengelolaannya dipegang oleh Pemkot dan dikelola dengan tepat, bisa berdampak pada pemasukan klub,” ujar dia, Senin (1/10).
Eko menambahkan, meski di kelola pemkot, mestinya PSIM juga diberi hak untuk mengelola. Dengan begitu, klub bisa mendapat pemasukan. Hasinya tentu saja membantu finansial klub.
“Kalau hanya dikelola pemkot dan PSIM tetap menyewa terus buat apa?,” keluhnya
Pemkot lanjut Eko bisa bertindak sebagai Dewan Pengawas atas pengelolaan tersebut. Terlebih, PT Liga Indonesia sebagai operator Liga Indonesia versi KPSI menyaratkan bahwa aspek infrastruktur juga menjadi bahan pertimbangan sebuah klub bisa promosi ke Indonesian Super League (ISL).
“Kalau diambil alih pemkot, saya rasa akan lebih bisa maksimal,” tegasnya.
Begitu pula dengan kelompok suporter lainnya, Maident, pun menginginkan pengelolaan stadion tersebut dikelola secara profesional.
Baginya, selama ini pengelolaan stadion memang sama sekali tidak menguntungkan PSIM. Hal itu terbukti, kerapnya pihak panitia pelaksana (panpel) tak sanggup menutup biaya operasional.
“Bahkan seringkalinya malah rugi,” tukasnya.
Oleh sabab itu, ia berharap nantinya jika pemkot ingin mengambil alih hak pengelolaan stadion berkapasitas 20.000 penonton itu, transparansi hasil pendapatan panpel dari sektor penjualan tiket.
“Harusnya dulu itu, panpel merilis hasil penjualan tiket setiap partai kandang PSIM di Stadion Mandala Krida,” ucapnya.