SOLOPOS.COM - Stadion Sultan Agung Bantul
Persiba Bantul keberatan jika harus satu stadion dengan PSIM Jogja
Harianjogja.com, BANTUL – Manajemen Persiba merasa tidak rela jika harus berbagi penggunaan Stadion Sultan Agung dengan PSIM Jogja.
Manajemen merasa penggunaan satu stadion oleh dua tim yang berkompetisi di kasta yang sama jelas tidak efektif.
Sekretaris Persiba Wikan Werdho Kesworo mengungkapkan, baik PSIM maupun Persiba sama-sama rugi jika harus berbagi tempat pertandingan. Wikan menjabarkan, PSIM dan Persiba tidak akan mendapatkan kenyamanan dalam mempersiapkan pertandingan kandangnya masing-masing.
Sekretaris Persiba Wikan Werdho Kesworo mengungkapkan, baik PSIM maupun Persiba sama-sama rugi jika harus berbagi tempat pertandingan. Wikan menjabarkan, PSIM dan Persiba tidak akan mendapatkan kenyamanan dalam mempersiapkan pertandingan kandangnya masing-masing.
“Satu stadion dipakai dua tim dalam kompetisi yang sama dan masih satu grup, jelas itu sulit,” ujar Wikan, Jumat (17/4/2015).
Bentroknya laga kandang kedua tim jelas menjadi pertimbangan tidak efektifnya stadion dipakai dua tim.
Dalam draft jadwal kompetisi yang dirilis PT Liga Indonesia, Persiba dan PSIM memiliki kesempatan menggelar partai kandang dengan jadwal bersamaan.
Laga kandang kedua tim juga berlanjut pada partai selanjutnya, 6 Juni mendatang. Di pertandingan itu Persiba bakal menjamu PSS, sementara PSIM meladeni Madiun Putra.
“Jika berselang sehari atau dua hari pun juga rumit. Tidak mungkin kan setelah pertandingan enggak ada pembersihan dan sebagainya,” jelas Wikan.
Pria berkacamata itu mengakui, bukan ranahnya mengungkapkan keberatan penggunaan Stadion Sultan Agung. Pasalnya izin penggunaan stadion merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Supriyanto Widodo mengungkapkan, izin untuk menggunakan stadion saat ini masih menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
Hal itu terjadi lantaran stadion termegah di Kota Geplak itu hingga kini masih terus saja mengalami pembangunan penambahan fasilitas.
“Jadi oleh DPU belum diserahkan kewenenangannya ke kami sehingga izin penggunaan masih di tangan DPU,” papar Supriyanto terpisah.