SOLOPOS.COM - PSSI (PSSI.Org)
Sepak bola Indonesia diwarnai dengan rencana pencabutan pembekuan PSSI.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementrian Pemuda dan Olahraga berencana untuk mencabut SK pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Namun demikian, PSSI lebih dulu diminta membuktikan bahwa mereka telah bereformasi.
Seperti diketahui, PSSI dibekukan pemerintah pada 2015 lalu. Akibatnya kompetisi sepak bola nasional pun terhenti. Saat itu, pemerintah beralasan PSSI memiliki masalah yang menahun dan belum mampu mengelola kompetisi dengan baik. Oleh karena itu mereka diminta untuk bereformasi.
Saat ini, wacana pencabutan pembekuan PSSI muncul. Hal itu mencuat setelah Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar, bertemu dengan Presiden Jokowi dan Menpora Imam Nahrawi. Presiden pun meminta Kemenpora untuk mengkaji pencabutan pembekuan induk sepak bola Tanah Air itu.
Imam sendiri menilai ada beberapa aspek yang mesti dikaji sehingga nantinya Kemenpora bisa mencabut pembekuan tersebut. Sementara Kepada Bidang Komunikasi Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, menambahkan ketika PSSI telah menunjukkan bereformasi itu akan memudahkan mereka untuk diaktifkan kembali.
“Pada prinsipnya Pak Menteri ingin agar tata kelola ini dibenerin dulu, direformasi dulu. Sehingga kalau PSSI bisa membuktikan ada pembenahan, mungkin dicabut,” ujar Gatot di kantor Kemenpora, Jakarta, seperti dikutip dari Detik.com, Kamis (25/2/2016).
Gatot menambahkan pihaknya sudah menyiapkan draft pengkajian yang diminta Presiden. Dia menyebut ada sejumlah poin yang menjadi syarat untuk PSSI, dan negara (pemerintah) memiliki hak untuk mengawasi mereka. “Ada banyak persyaratan, mulai dari koordinasi pemerintah dengan PSSI, yang memungkinkan pemerintah melakukan monitoring, sampai dengan KLB,” katanya.
“PSSI pun dituntut membuat laporan kepada FIFA bahwa ini bukan campur tangan pemerintah, tapi inilah persyaratan pemerintah kepada PSSI,” lanjut Gatot.
Nantinya, lanjut Gatot, hasil pengkajian tersebut akan dipelajari dulu oleh Presiden. Semua keputusan kapan pembekuan akan dicabut tergantung dari Presiden Jokowi. Namun Gatot tak mengetahu kapan pastinya keputusan dari Presiden.
“Jadi, berdasarkan kajian itu ada berbagai aspek. Nanti presiden yang memutuskan. Karena sekali lagi, perintah langsung presiden kemarin itu bukan pencabutan pembekuan, tapi kajian rencana pencabutan pembekuan,” paparnya.
“Sebetulnya rencana pencabutan pembekuan ini bukan karena ada kongres FIFA tanggal 26 Februari 2016. Tapi yang penting satu dua hari ini ada pengkajian. Entah kapan dicabut, itu belum tahu. Anginnya ke arah situ, tapi kapan belum tahu. Tergantung presiden karena akan dipelajari dulu,” papar Gatot.