Temui Jokowi, Menpora Tegaskan Pemerintah Tak Intervensi KLB PSSI

Solopos.com, JAKARTA–Pemerintah menegaskan tidak akan ikut campur atau mengintervensi kongres luar biasa (KLB) PSSI yang dijadwalkan 18 Maret 2023.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan KLB PSSI adalah ranah induk sepak bola Indonesia itu. Pemerintah mempersilakan kepada PSSI untuk menggelar KLB yang dipercepat menyusul terjadinya tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Promosi Mendamba Ketenangan, Lansia di Indonesia Justru Paling Rentan Tak Bahagia

“Kami pemerintah dalam posisi tidak ikut campur, apalagi intervensi dalam pelaksanaan KLB yang sudah diputuskan oleh PSSI karena itu menjadi ranah PSSI. Silakan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah mereka putuskan,” ujar Menpora seusai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11/2022), seperti dilansir dari Bisnis.

 Baca Juga: Putuskan KLB 18 Maret 2023, PSSI Laporan ke FIFA

Sebelumnya, PSSI memutuskan menggelar kongres luar biasa atau KLB PSSI untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Komite Eksekutif (Exco) pada 18 Maret 2023. Keputusan itu resmi dikirimkan kepada badan sepak bola dunia FIFA.

Diunggah dalam laman PSSI, Senin (31/10), laporan tersebut dituangkan PSSI dalam surat bernomor 4452/ULN/537/X-2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Surat itu ditujukan kepada Sekretaris Jenderal FIFA Fatma Samoura.

Sebelum KLB, PSSI juga memberitahukan kepada FIFA akan ada kongres untuk menetapkan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) pada 7 Januari 2023.

Baca Juga: Percepat KLB, Anggota Exco PSSI Akui Dapat Tekanan

Menpora saat berada di Kampus Universitas Semarang (USM), Minggu (30/10), juga mengatakan pemerintah tidak akan mengintervensi pelaksanaan KLB PSSI sehingga tidak memiliki harapan apa pun dari yang dihasilkan nanti.

“Sudah diputuskan, pemerintah tidak akan ikut campur,” kata Menpora. “Kita tunggu saja, apa pun hasilnya,” tambahnya.

Desakan kepada PSSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul terjadinya peristiwa berdarah di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menyebabkan 135 orang meninggal dunia dan melukai ratusan lainnya.

Baca Juga: Lapor FIFA Dulu, Anggota Exco PSSI Sebut KLB akan Digelar Maret 2023

TGIPF, dalam dokumen yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022 itu, merekomendasikan supaya jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka, akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.

Untuk itu, tim yang diketuai Menkopolhukam Mahfud Md tersebut mengusulkan agar PSSI melaksanakan KLB agar dapat memilih anggota Exco baru, yang di dalamnya termasuk ketua umum dan wakil ketua umum.

Baca Juga: Iwan Bule Ungkap Alasan PSSI Percepat KLB

TGIPF meminta pemerintah agar Liga 1, 2 dan 3 Indonesia tidak diizinkan berlangsung selama belum ada perubahan signifikan tentang tata kelola kompetisi oleh PSSI.